Tag Archives: hukum

Oleh: Hayyan ul Haq

Konstitusionalisasi Kontrak Perdata

Guna menyelamatkan dan menjamin keberlanjutan kehidupan bersama, pemerintah harus melakukan intervensi yang adil dan patut guna melindungi kepentingan publik dan hak-hak fundamental rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengkajian kembali doktrin kebebasan berkontrak dan konstitusionalisasi kontrak-kontrak perdata.
Posted in Guest Writers | Also tagged , |
Reputasi Hukum

Antara Masyarakat dan Penegak Hukum

Pasca gerakan reformasi, banyak pihak berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dengan alat-alat hukumnya yang berfungsi sebagaimana mestinya, tidak lagi basa-basi semasa orde baru. Sayangnya, institusi-institusi penegak hukum di negara ini sampai sekarang masih belum memiliki reputasi yang sungguh-sungguh berwibawa, dihormati, dan disegani. Padahal reputasi semacam itu adalah salah satu prasyarat untuk mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kehadiran polisi di jalan raya masih sering dilecehkan, otoritas jaksa kerap diacuhkan, dan vonis hakim tidak jarang diragukan.
Posted in Business & Society, Indonesia | Also tagged , |
- Marinus Riwu, Dominggus da Silva, Fabianus Tibo

Tahun ini Merah-Putih Berkibar Bernoda Darah

---Hingga pertengahan September 2006 masih belum ada kejelasan tentang eksekusi Tibo cs., mereka sedianya dieksekusi pada 12 Agustus 2006. Tulisan ini ditulis pada tanggal 11 Agustus 2006.---
Di ufuk peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan ke-61, bendera merah-putih akan ternoda darah anak bangsanya sendiri. Berbeda dengan pengalaman sejarah penuh patriotisme membela Sang Saka, kali ini pemerintah pengusung merah-putih lah yang justru membunuh warganya: Marinus Riwu, Dominggus da Silva, dan Fabianus Tibo. Ketiga terpidana mati kasus Poso tersebut (akan) diekseskusi pada 12 Agustus 2006.
Posted in Editorial, Indonesia | Also tagged , , , , |
Hukuman Mati di Indonesia

Sebuah Kekeliruan Mortal

Sistem hukum Indonesia pun masih mengakui keabsahan hukuman mati, dan juga masih melaksanakan eksekusi dengan regu tembak. Tulisan ini akan mencoba menunjukkan betapa keadaan status quo adalah suatu kekeliruan yang sangat berbahaya dan tidak ada lagi argumen signifikan untuk mempertahankannya, baik secara umum apalagi secara khusus dalam konteks sistem hukum Indonesia. Rasa keadilan bagi korban seharusnya cukup dipuaskan dengan proses hukum yang adil, pembuktian yang sah, dan hukuman setimpal (seumur hidup misalnya). Rasa dendam? Bukanlah tugas negara untuk memuaskan rasa dendam.
Posted in Editorial, Indonesia | Also tagged , , |
  • Featured Editorials

    Ordinary People, Extraordinary Resilience

    A Documentary Shows Political Maturity of Indonesian Grassroots Several international friends have asked the question, how come Indonesia managed a relatively peaceful transition of power over the years? Even following the 1997-98 regime change that involved some dark violent episodes, the country quickly re-established order and peace. Why is that despite the bitter political fights [...]

    A Democracy Can Overcome Extremism

    The closing of houses of worship, assault on an orphanage and stabbing of a religious leader all happened in front of our eyes and under full media coverage. We cannot say that we did not see this coming. As a democratic society, the blame rests with us. The government that has done little to prevent such acts — even possibly provoking hostility toward a certain group in some instances — is, like it or not, a democratically elected one.

    Seandainya Saya Penulis Pidato Presiden RI …

    Tulisan pidato ini adalah fiktif belaka yang diandaikan sebagai pidato Presiden RI. Dalam andaian itu, pidato ini dibacakan untuk menjawab keresahan masyarakat yang memilihnya untuk menjadi Presiden atas tindak kekerasan yang terjadi menjelang bulan suci Ramadhan dan peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tindak kekerasan diluar hukum sebagai wujud intoleransi seharusnya tidak memiliki tempat di negara yang serius menerapkan Pancasila. Pidato ini bukanlah serta merta sebuah kritik, tetapi lebih merupakan pengharapan–pengharapan bahwa 65 tahun adalah umur yang cukup bagi sebuah Negara dan Bangsa untuk mulai beranjak dewasa; dan juga pengharapan bahwa seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis dapat pula menegakkan asas-asas demokrasi yang fundamental, termasuk melawan dengan tegas mereka yang berusaha merusak tatanan demokrasi.

    The Strategic Case of Climate Change for Indonesia

    It is critical to frame the issue of climate change as a problem to the population. It should not be seen only as a problem to the environment, since it also poses grave challenges to social and economic development. Planet Earth has been in existence for more than four billion years and has gone through solar storms, meteor impacts and several ice ages. Several dozens of high-grade hurricanes and meters of rising sea level will not jeopardize the planet as much as it will demolish the people living on it.The window of opportunity for Indonesia to embed climate change considerations into its development plan and muster international support to undertake a low carbon development is still open – but not for long.

  • Profile

    Michael wearing BatikBackground information of the person behind the writings on this website is available here. Curriculum vitae and the list of activities are separated in different sections although a small part intertwines. As additional material and to answer some queries, the explanation of the perplexed names is available as well. Continue reading...