Menilik Daftar Forbes

Tanggung Jawab Konglomerat atas Masyarakat dan Lingkungan

Percayakah Anda jika sekitar empat puluh orang di negeri ini memiliki kekayaan akumulatif sepertiga dari total APBN kita? Akumulasi kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia yang dilansir Forbes adalah 22,275 milyar US dollar atau jika dihitung dengan kurs Rp 9.100 adalah 202,7 trilyun rupiah. Sementara, total pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2006 adalah 625,2 trilyun dan total belanja negara adalah 647,7 trilyun. Jelas bahwa angka akumulasi kekayaan seseorang tidak dapat dibandingkan langsung dengan anggaran tahunan sebuah negara. Akan tetapi besarnya angka-angka tersebut kiranya dapat memberikan sebuah perspektif betapa ekonomi kita sebenarnya sangat tergantung kepada sekelompok golongan.

Belum lagi kalau kita mau menghitung jumlah pekerja beserta keluarganya yang sangat tergantung mata pencahariannya kepada konglomerasi dan kelompok bisnis tersebut. Ratusan ribu orang dipekerjakan hanya oleh beberapa gelintir konglomerasi. Mereka dan jutaan jiwa keluarga mereka menyabung hidup dengan slip gaji bulanan yang dibayarkan oleh perusahaan pimpinan para konglomerat. Lebih dari itu, berapa ratus atau bahkan ribu perusahaan pemasok juga bergantung kepada beberapa perusahaan raksasa.

Itu baru kekuatan ekonomi. Padahal dari daftar empat puluh orang tersebut, beberapa nama yang mencuat juga memiliki pengaruh politik yang luar biasa. Ada yang kini menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, bahkan wakil presiden. Tak ayal mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa dan kalau dalam bahasa UUD 1945 “menguasai hajat hidup orang banyak”.

Seringkali jika daftar-daftar semacam ini diterbitkan, masyarakat menyambutnya dengan cibiran atau kecemburuan. Sebagai masyarakat dan bangsa yang sedang dalam proses pendewasaan, tidak perlu lah kita mudah menjadi cemburu apalagi iri. Kekayaan dan properti seseorang adalah hak yang harus kita hormati. Jangan pula mudah terjebak dengan menuding orang lain bahwa mereka menempuh cara-cara tidak jujur atau maksiat dalam mengumpulkan kekayaannya –meskipun di negeri ini cara seperti itu sudah bukan hal yang baru, apalagi kalau tercium kedekatan dengan penguasa politik. Ini juga perlu disadari oleh para milyuner nasional. Dengan posisi mereka yang super-elite, mereka dengan sendirinya menjadi tokoh masyarakat yang akan sedikit-banyak terkena sorotan. Bola ada di kaki mereka untuk menunjukkan pada publik bahwa mereka adalah pengusaha yang jujur dan piawai dan bukan orang yang menjadi kaya-raya dengan melanggar hukum atau merugikan orang lain.

Harus diakui, banyak diantara mereka yang memang bekerja keras dan ulet untuk meraih keberhasilan bisnisnya. Justru nilai-nilai kegigihan, kepiawaian, dan kemampuan menggunakan kesempatan perlu dicontoh banyak pengusaha lain sehingga mereka pun dapat meraih sukses untuk memajukan ekonomi negeri ini. Negara ini butuh lebih banyak orang kaya selama mereka juga mengatrol kondisi ekonomi rakyat miskin. Apalagi jika melihat pontesi yang ada, membuat seseorang menjadi kaya di Indonesia sebetulnya tidak terlalu sulit.

Forbes pun menyitir bahwa kebanyakan dari para pengusaha Indonesia yang masuk daftar terkaya itu bisa meraih kekayaannya dengan memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar: 230 juta konsumen yang tersebar di berbagai pulau. Meskipun ‘hanya’ sekedar kretek, tepung, sabun detergen, atau teh botol, tapi jika dikalikan dengan ratusan juta konsumen selama konsumsi setahun, maka jumlah angka nol dibelakang nilai pemasukan perusahaan pun bisa dengan cepat melonjak. Hebatnya, banyak diantara pengusaha nasional yang sudah sejak lama sadar dan berhasil mempraktekkan strategi semacam itu: meraup keuntungan dengan menjual produk dasar yang murah dan terjangkau masyarakat ekonomi bawah. Padahal baru di tahun 2004 pakar bisnis internasional, C.K. Prahalad menerbitkan bukunya ”The Fortune at the Bottom of Pyramid” yang mengulas persis tentang strategi semacam itu.

Selain dari mencetak kekayaan dari pasar konsumen yang besar, beberapa pengusaha dalam daftar Forbes tersebut menggunakan sumber daya alam Nusantara sebagai sumber pemasukannya, entah itu pohon-pohon untuk dijadikan kayu atau kelapa sawit yang diolah menjadi minyak. Juga tidak kalah tentu saja emas hitam dari dalam perut bumi Ibu Pertiwi.

Kalau direkap, maka dua hal utama yang membuat mereka super kaya adalah penduduk dan sumber daya alam Indonesia. Meskipun kepiawaian dan kemujuran mereka juga berperan besar, tetapi penduduk dan kekayaan alam lah yang memungkinkan mereka menikmati segala kemewahan hidup dan gemilang finansial.

Disini tersirat tanggung jawab para pengusaha dalam menjaga kesinambungan sosial dan lingkungan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi filantropis seperti John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, atau Bill Gates – itu adalah panggilan moral dan nurani masing-masing. Tapi yang perlu dilakukan bersama terutama oleh pemerintah, media, dan civil society adalah melakukan fungsi pengawasan dan kontrol yang ketat serta jujur terhadap seluruh kegiatan bisnis yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Bagi para pengusaha sendiri, adalah kepentingan mereka juga untuk menjaga kesinambungan sosial dan alam. Jika siklus tersebut terganggu, maka segala lini bisnis mereka juga akan terkena imbasnya. Investasi sosial maupun lingkungan yang untuk jangka pendek terhitung mahal, seringkali menjadi sangat murah jika memfaktorkan kesinambungan bisnis jangka panjang dan reputasi.

Intinya adalah, silakan hasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang bertanggung jawab. Silakan gali hasil bumi tapi jangan sampai menghancurkan kehidupan masyarakat desa-desa sekitar. Silakan tebang hutan dengan tetap mengusahakan reboisasi. Silakan nikmati keuntungan besar tapi jangan lupakan nasib karyawan dan buruh. Bayarlah pajak sesuai ketentuan, jangan digelap-gelapi. Ikuti aturan yang ada, jangan potong sana-sini.

Jumlah kekayaan sebesar puluhan trilyun bagi hampir seluruh penduduk Nusantara adalah bagaikan dongeng. Tapi paling tidak bagi mereka yang memilikinya semoga mereka juga mencamkan nasihat dongeng mutakhir Spider-Man, “With great power comes great responsibility”, tanggung jawab besar menyertai kekuasaan yang besar…

Rotterdam, Oktober, 2006
Michael C. Putrawenas

This entry was posted in Business & Society, Editorial and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
  • MichaelPutra.com seal